Tak Hanya Sidak, Kemendag Perlu Langkah Konkret Awasi Kenaikan Harga Bahan Pokok

28-11-2023 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Muslim saat mengikuti Raker dengan Mendag Zulkifli Hasan, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (27/11/2023). Foto: Farhan/nr

 

PARLEMENTARIA, Jakarta - Indonesia akhir-akhir ini sedang dihadapkan pada berbagai persoalan seputar kebutuhan pokok masyarakat. Dari mulai kelangkaan, kenaikan harga, minyak goreng, cabai, gula, daging sapi, hingga kacang kedelai yang membuat pengusaha tahu dan tempe berhenti berproduksi. Salah satu hal yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan untuk mengendalikan harga di pasaran adalah melakukan sidak langsung ke pasar tradisional.

 

Melihat langkah Mendag tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI Muslim mengapresiasi langkah Menteri Perdagangan dalam mengawasi harga kebutuhan pokok di masyarakat dengan cara sidak ke pasar-pasar tradisional untuk melihat langsung harga di pasar. Langkah tersebut dinilai cukup baik, meski ada beberapa hal yang masih perlu dilakukan Kementerian Perdagangan.

 

Langkah konkret mengendalikan kenaikan harga kebutuhan barang pokok tidak cukup hanya dengan melakukan sidak ke pasar-pasar tradisional. Melainkan, juga harus ada skema koordinasi yang jelas dari tiap K/L yang berkaitan dengan persoalan pangan.

 

“Salah satu langkah yang dilakukan oleh Pak Menteri ketika harga-harga barang kebutuhan pokoknya naik adalah sidak pada pasar-pasar tradisional. Saya melihat langsung cukup bagus, tapi kadang-kadang setelah Pak Menteri sidak ini tiba-tiba barangnya ini hilang lagi Pak Menteri. Ini real, kenyataan,” ungkapnya dalam Raker dengan Mendag Zulkifli Hasan, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (27/11/2023).

 

Untuk itu, ia pun berharap Kementerian Perdagangan dapat melakukan langkah-langkah konkret dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di dalam negeri. Salah satunya adalah dengan memperkuat koordinasi dengan Bapanas (Badan Pangan Nasional) dan kementerian/lembaga terkait lainnya.

 

“Saya pikir ini bukan hal yang baru. Kita harapkan ada langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh pihak Pemerintah. Yang kedua, tentu untuk menyikapi itu semua tentu kita harapkan ada satu skema koordinasi Pak Menteri yaitu berkaitan juga konsolidasi dengan lembaga khususnya lembaga atau badan terkait ya terutama di Badan Pangan Nasional,” tutupnya. (bia/rdn)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...